JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA-Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, memimpin upacara besar di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap. Ia membuka secara resmi Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer Tahun 2026 pada Jumat (13/02/2026). Agenda tahunan ini mengusung tema strategis, yakni “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju”.
Pelanggaran Hukum Prajurit Turun Signifikan
Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Danpuspom, terungkap data menggembirakan mengenai kedisiplinan prajurit. Berdasarkan laporan tahun 2025, jumlah pelanggaran hukum di lingkungan TNI mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Data Operasi Gaktib menunjukkan penurunan sebesar 5,62 persen, dari 456 pelanggaran menjadi 432 kasus.
Selain itu, penurunan yang lebih tajam terjadi pada sektor Operasi Yustisi. Jumlah perkara merosot hingga 40,64 persen, yakni dari 925 perkara menjadi hanya 549 perkara. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan pencegahan yang dilakukan Polisi Militer berjalan efektif dalam meningkatkan kepatuhan hukum para prajurit.
Modernisasi Teknologi Dalam Penegakan Hukum
Panglima TNI menegaskan bahwa tantangan penegakan hukum saat ini semakin kompleks. Oleh karena itu, ia mendorong pemanfaatan teknologi modern untuk mendukung kinerja Polisi Militer TNI di lapangan. Modernisasi sarana informasi harus dioptimalkan agar proses penanganan perkara pidana dapat berjalan lebih cepat, profesional, dan transparan bagi publik.
“Kita harus mengoptimalkan teknologi informasi guna mempercepat penanganan perkara,” tegas Danpuspom TNI saat membacakan amanat. Langkah ini diambil agar instansi TNI terus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang serba digital. Transparansi hukum menjadi kunci utama dalam menjaga integritas lembaga militer tertinggi di Indonesia.
Perkuat Sinergi dan Deteksi Dini
Pada akhir amanatnya, Panglima TNI berpesan agar seluruh prajurit Polisi Militer senantiasa responsif. Petugas lapangan wajib mengedepankan deteksi dini dan reaksi cepat terhadap setiap potensi pelanggaran. Selain itu, menjaga soliditas serta sinergi dengan seluruh komponen bangsa menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan rakyat terhadap TNI.
Baca lainnya :
Aparat penegak hukum di lingkungan TNI diharapkan terus bersikap kreatif, inovatif, dan fleksibel. Dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, TNI optimis dapat menekan angka pelanggaran hingga titik terendah. Keberhasilan Operasi Gaktib dan Yustisi 2026 akan menjadi tolok ukur profesionalisme TNI dalam mengawal kedaulatan NKRI.
Belum ada komentar